BERITA KORAN HARI INI, KOMPAS : MEMPERTARUHKAN EKONOMI. Menteri Keuangan Baru Harus Bebas dari Kompromi Politik
10 Mei 2010 pukul 11:01
Jakarta,
Kompas - Kinerja perekonomian Indonesia cukup meyakinkan, sekalipun
masih rentan terhadap krisis keuangan yang kini melanda Eropa. Karena
itu, pergantian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dikenal
tanpa kompromi ini sangat mempertaruhkan kinerja perekonomian.
Kepergian Sri Mulyani Indrawati sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia di Washington DC, AS, dapat berdampak pada kebijakan pemerintah. Karakter Sri Mulyani yang tidak terlalu kompromistis terhadap keinginan partai politik, karena mengedepankan penyelamatan ekonomi, akan sulit tergantikan.
”(Kepergian Sri Mulyani) Tentu saja akan ada (perubahan) sebab karakternya memang tidak ada duanya. Saya menduga siapa pun yang akan menggantikan Sri Mulyani nanti akan lebih kompromistis dengan partai politik. Semoga saja pengganti Sri Mulyani tetap bisa melanjutkan agenda reformasi birokrasi,” ungkap ekonom Indef, M Ihsan Modjo, di Jakarta, Sabtu (8/5).
Kinerja perekonomian Indonesia sejak tahun 2004, sejak Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan (Menkeu), menunjukkan tren membaik. Pertumbuhan ekonomi tahun ini 5,8-6 persen dan ditargetkan menjadi 7-7,5 persen pada tahun 2014. Peringkat utang Indonesia terus membaik dari B+ menjadi BB pada tahun 2010.
Membaiknya peringkat utang ini diwarnai dengan total utang Indonesia yang meningkat menjadi Rp 1.594,15 triliun. Lepas dari semakin tingginya kepercayaan pihak luar kepada Indonesia, angka utang yang membesar ini memprihatinkan. Namun, dari aspek rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) terus turun dari 57 persen tahun 2004 menjadi 27 persen tahun 2010. Angka PDB yang naik menjadi Rp 6.253,8 triliun tahun 2010 membuat rasio utang turun.
Oleh karena itu, kepergian Sri Mulyani dan munculnya sosok pengganti yang ”tak pas” bisa menjadi faktor kontraksi bagi kinerja ekonomi ini. Ketua Perhimpunan Bank Umum Nasional Sigit Pramono mengakui, kehilangan figur seperti Sri Mulyani adalah suatu kerugian besar bagi Indonesia mengingat seorang dengan kompetensi dan integritas seperti dialah yang diperlukan Indonesia untuk mengelola perekonomian yang belum benar-benar pulih dari krisis. ”Apalagi kita masih mencermati dampak terpuruknya Yunani dan beberapa negara Eropa lainnya,” kata Sigit.
Maka, untuk menjaga perekonomian tetap berjalan sehat, sudah sepatutnya jika Presiden segera menunjuk pengganti Sri Mulyani dan sekaligus mengisi jabatan Gubernur BI yang sudah lama lowong. ”Membiarkan dua posisi vital di dalam manajemen perekonomian nasional akan menimbulkan ketidakpastian dan berisiko tinggi,” tutur Sigit.
”Dalam kondisi perekonomian dunia seperti sekarang, kita tidak boleh tawar-menawar dengan kepentingan politik. Menkeu harus benar-benar berasal dari kalangan profesional yang memahami ekonomi makro, mikro, dan keuangan dengan baik karena persoalan keuangan negara bukan persoalan main-main. Amerika dan Eropa hampir runtuh karena diterpa masalah keuangan,” papar pengamat pasar uang Farial Anwar.
Pengamat politik J Kristiadi juga khawatir jika pengganti Sri Mulyani adalah seorang menteri yang bisa dimintai deal-deal negosiasi politik yang merugikan masyarakat.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi yang dihubungi di Taipei, Taiwan, menegaskan kembali agar menkeu yang baru bukan dari partai politik. ”Ini perlu keputusan cepat dari Presiden supaya tidak banyak spekulan dan menimbulkan ketidakpastian bisnis. Apalagi, kita sudah menghadapi perdagangan bebas,” ujar Sofjan.
Soal pentingnya integritas seorang menkeu yang tegas tanpa kompromi politik juga disampaikan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Thomas Darmawan, Ketua Industri dan Perdagangan Gabungan Pengusaha Jamu Putri K Wardani, Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Gabungan Elektronik Indonesia Yeane Keet, Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia Ambar Polah Tjahyono, Ketua Harian Dewan Hortikultura Nasional Benny A Kusbini, dan Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia Gunadi Sindhuwinata.
Calon pengganti
Namun, beberapa dari para pengusaha mengaku sulit menyebutkan nama pengganti Sri Mulyani karena persoalan integritas. Mereka hanya menekankan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menetapkan nama menkeu yang baru. Jangan terjadi seperti jabatan Gubernur Bank Indonesia yang sudah setahun ini kosong.
Kalangan pengusaha menyebutkan nama Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardojo, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Darmin Nasution, Iwan Jaya Azis yang kini sedang bertugas sebagai dosen di Cornell University, Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto, dan mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Anwar Nasution.
”Saya kira Darmin Nasution dan Kuntoro Mangkusubroto bisa diusulkan menjadi menkeu yang baru karena keduanya memenuhi syarat-syarat, seperti senior, rekam jejak yang baik, pengalaman di birokrasi pemerintahan, jaringan lokal dan internasional yang luas, pendidikan yang baik, disegani mitra lokal dan internasional, diterima pasar dan investor serta profesional dalam arti nonpartisan,” tutur Ryan.
Tony berpendapat, pertumbuhan ekonomi 6 persen tahun ini akan dicapai jika figur menkeu baru diterima pasar dan masyarakat. ”Salah satunya adalah Darmin Nasution yang juga menjadi pilar penting dalam reformasi birokrasi saat ia masih menjabat Dirjen Pajak,” ujarnya.
Ihsan berpendapat, Darmin Nasution dan Agus Martowardojo bisa menjadi calon kuat. ”Mereka berani mengatakan ’tidak’,” ujarnya.
Fadhil Hasan memandang, banyak yang bisa menggantikan Sri Mulyani dari segi kemampuan dan pemahaman tentang perekonomian Indonesia. Mungkin yang sulit dicari adalah sosok dengan integritas dan konsistensinya dalam menjalankan reformasi birokrasi (by jhon dapuwa)
Kepergian Sri Mulyani Indrawati sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia di Washington DC, AS, dapat berdampak pada kebijakan pemerintah. Karakter Sri Mulyani yang tidak terlalu kompromistis terhadap keinginan partai politik, karena mengedepankan penyelamatan ekonomi, akan sulit tergantikan.
”(Kepergian Sri Mulyani) Tentu saja akan ada (perubahan) sebab karakternya memang tidak ada duanya. Saya menduga siapa pun yang akan menggantikan Sri Mulyani nanti akan lebih kompromistis dengan partai politik. Semoga saja pengganti Sri Mulyani tetap bisa melanjutkan agenda reformasi birokrasi,” ungkap ekonom Indef, M Ihsan Modjo, di Jakarta, Sabtu (8/5).
Kinerja perekonomian Indonesia sejak tahun 2004, sejak Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan (Menkeu), menunjukkan tren membaik. Pertumbuhan ekonomi tahun ini 5,8-6 persen dan ditargetkan menjadi 7-7,5 persen pada tahun 2014. Peringkat utang Indonesia terus membaik dari B+ menjadi BB pada tahun 2010.
Membaiknya peringkat utang ini diwarnai dengan total utang Indonesia yang meningkat menjadi Rp 1.594,15 triliun. Lepas dari semakin tingginya kepercayaan pihak luar kepada Indonesia, angka utang yang membesar ini memprihatinkan. Namun, dari aspek rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) terus turun dari 57 persen tahun 2004 menjadi 27 persen tahun 2010. Angka PDB yang naik menjadi Rp 6.253,8 triliun tahun 2010 membuat rasio utang turun.
Oleh karena itu, kepergian Sri Mulyani dan munculnya sosok pengganti yang ”tak pas” bisa menjadi faktor kontraksi bagi kinerja ekonomi ini. Ketua Perhimpunan Bank Umum Nasional Sigit Pramono mengakui, kehilangan figur seperti Sri Mulyani adalah suatu kerugian besar bagi Indonesia mengingat seorang dengan kompetensi dan integritas seperti dialah yang diperlukan Indonesia untuk mengelola perekonomian yang belum benar-benar pulih dari krisis. ”Apalagi kita masih mencermati dampak terpuruknya Yunani dan beberapa negara Eropa lainnya,” kata Sigit.
Maka, untuk menjaga perekonomian tetap berjalan sehat, sudah sepatutnya jika Presiden segera menunjuk pengganti Sri Mulyani dan sekaligus mengisi jabatan Gubernur BI yang sudah lama lowong. ”Membiarkan dua posisi vital di dalam manajemen perekonomian nasional akan menimbulkan ketidakpastian dan berisiko tinggi,” tutur Sigit.
”Dalam kondisi perekonomian dunia seperti sekarang, kita tidak boleh tawar-menawar dengan kepentingan politik. Menkeu harus benar-benar berasal dari kalangan profesional yang memahami ekonomi makro, mikro, dan keuangan dengan baik karena persoalan keuangan negara bukan persoalan main-main. Amerika dan Eropa hampir runtuh karena diterpa masalah keuangan,” papar pengamat pasar uang Farial Anwar.
Pengamat politik J Kristiadi juga khawatir jika pengganti Sri Mulyani adalah seorang menteri yang bisa dimintai deal-deal negosiasi politik yang merugikan masyarakat.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi yang dihubungi di Taipei, Taiwan, menegaskan kembali agar menkeu yang baru bukan dari partai politik. ”Ini perlu keputusan cepat dari Presiden supaya tidak banyak spekulan dan menimbulkan ketidakpastian bisnis. Apalagi, kita sudah menghadapi perdagangan bebas,” ujar Sofjan.
Soal pentingnya integritas seorang menkeu yang tegas tanpa kompromi politik juga disampaikan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Thomas Darmawan, Ketua Industri dan Perdagangan Gabungan Pengusaha Jamu Putri K Wardani, Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Gabungan Elektronik Indonesia Yeane Keet, Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia Ambar Polah Tjahyono, Ketua Harian Dewan Hortikultura Nasional Benny A Kusbini, dan Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia Gunadi Sindhuwinata.
Calon pengganti
Namun, beberapa dari para pengusaha mengaku sulit menyebutkan nama pengganti Sri Mulyani karena persoalan integritas. Mereka hanya menekankan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menetapkan nama menkeu yang baru. Jangan terjadi seperti jabatan Gubernur Bank Indonesia yang sudah setahun ini kosong.
Kalangan pengusaha menyebutkan nama Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardojo, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Darmin Nasution, Iwan Jaya Azis yang kini sedang bertugas sebagai dosen di Cornell University, Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto, dan mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Anwar Nasution.
”Saya kira Darmin Nasution dan Kuntoro Mangkusubroto bisa diusulkan menjadi menkeu yang baru karena keduanya memenuhi syarat-syarat, seperti senior, rekam jejak yang baik, pengalaman di birokrasi pemerintahan, jaringan lokal dan internasional yang luas, pendidikan yang baik, disegani mitra lokal dan internasional, diterima pasar dan investor serta profesional dalam arti nonpartisan,” tutur Ryan.
Tony berpendapat, pertumbuhan ekonomi 6 persen tahun ini akan dicapai jika figur menkeu baru diterima pasar dan masyarakat. ”Salah satunya adalah Darmin Nasution yang juga menjadi pilar penting dalam reformasi birokrasi saat ia masih menjabat Dirjen Pajak,” ujarnya.
Ihsan berpendapat, Darmin Nasution dan Agus Martowardojo bisa menjadi calon kuat. ”Mereka berani mengatakan ’tidak’,” ujarnya.
Fadhil Hasan memandang, banyak yang bisa menggantikan Sri Mulyani dari segi kemampuan dan pemahaman tentang perekonomian Indonesia. Mungkin yang sulit dicari adalah sosok dengan integritas dan konsistensinya dalam menjalankan reformasi birokrasi (by jhon dapuwa)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar